Bisnis Internet

Showing posts with label Makelar Kasus Pajak. Show all posts
Showing posts with label Makelar Kasus Pajak. Show all posts

Thursday, April 22, 2010

Harta Kekayaan Bahasyim Assifie Belum Disita


Makelar Kasus Pajak


Hingga saat ini Kepolisian belum menyita harta kekayaan berupa rumah ataupun kendaraan milik tersangka korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak Bahasyim Assifie. "Aset lainnya belum disita karena belum terbukti relevansinya," kata Kepala Bidang (Kabid) HuMas KomBes Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis 22 April 2010.

Boy Rafli Amar menjelaskan, penyidik dalam tangani kasus Bahasyim Assifie mengikuti prosedur dan proporsional berdasarkan laporan PPATK. "Sehingga penyidik hanya menyita atau memblokir barang bukti rekening 64 Miliar yang terkait dugaan perkara mantan Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta VII Ditjen Pajak itu," ucap Kombes Pol Boy Rafli Amar.

Barang bukti yang sudah diblokir berupa dana yang tersimpan milik Bahasyim Assifie pada 3 rekening sebesar Rp 64 miliar ditambah bunga bank sekitar Rp 2 miliar yang diduga dari hasil korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Boy mengatakan pula, hingga saat ini proses penyidikan terhadap Bahasyim masih berlangsung dan beberapa saksi sudah diperiksa.

Penyidik telah menetapkan Bahasyim Assifie sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pajak, penggelapan pajak dan pencucian uang terkait dengan kepemilikan dana rekening sebesar Rp 64 miliar. Istri dan anaknya turut diperiksa karena diduga menerima transfer dana dari rekening itu. Istri Bahasyim, Sri Purwanti menerima transfer sebesar Rp 35 miliar dan sejuta dolar Amerika Serikat. Adapun kedua putrinya, Winda Arum Hapsari (Rp 19 miliar) dan "R" (Rp 2,1 miliar) WoW...

Sunday, April 18, 2010

Makelar Kasus: Dikabarkan Jaksa Cirus Sinaga Punya Rumah Mewah di Medan

Makelar Kasus. Cirus Sinaga (Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah) diduga memiliki rumah mewah di Jalan Busi Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara.

Penelusuran di Medan, Minggu (18/4/2010), rumah mewah yang disebutkan milik Cirus Sinaga itu berdekatan dengan Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI). Seorang warga Jalan Busi yang mengaku bernama Boru Manurung menyebutkan, rumah tersebut milik Cirus Sinaga yang juga mantan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. "Hampir semua orang di sekitar sini tahu itu rumah Cirus Sinaga," kata Boru Manurung.

Namun, warga di sekitar Jalan Busi jarang melihat Cirus Sinaga berada di rumah tersebut karena hanya ditempati keluarganya. "Dia jarang kelihatan di situ," katanya. Penarik becak di persimpangan Jalan Busi yang mengaku bernama Sirad juga mengenal rumah mewah tersebut milik Cirus Sinaga. "Di sekitar sini, rumah Pak Sinaga itu yang paling mewah," kata Sirad.

Menurut dia, warga di Jalan Busi Kelurahan Sitirejo I sangat mengetahui rumah mewah tersebut karena paling besar dibandingkan dengan rumah-rumah lain. Selain itu, warga juga mengagumi pembangunan rumah itu yang cukup cepat, padahal berukuran besar.

"Kelihatannya tak sampai dua bulan rumah itu sudah siap. Mungkin karena banyak duitnya," kata penarik becak yang mengaku berasal dari Jawa Barat tersebut. Meski demikian, Sirad mengaku belum pernah melihat Cirus Sinaga secara langsung, termasuk ketika menghuni rumah tersebut.

Cirus Sinaga dibebastugaskan sebagai Aspidsus Kejati Jateng mulai Kamis (8/4/2010) oleh Kejaksaan Agung karena diduga terkait kasus mafia perpajakan yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan.

Cirus Sinaga bertindak sebagai salah seorang jaksa peneliti atas kasus itu. Semula, Cirus yang pernah menuntut mati Ketua KPK Antasari Azhar itu bersikukuh tidak main-main dalam menangani perkara Gayus.

Skandal Bank Century:"Hak Menyatakan Pendapat Pasti Kandas"

Yudi Latif (Pengamat politik), Hak Menyatakan Pendapat sulit untuk direalisasikan. Sebeb pengusung dipastikan akan mengalami kesulitan mencari tanda tangan dukungan dari Fraksi-fraksi.

"Mengusung Hak Menyatakan Pendapat itu memang tidak sulit dan target bisa tercapai, tnamun untuk bias mengegolkannya, peluang yang dimiliki sangat sedikit," tandas Yudi Latif.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak yang bisa berujung rekomendasi pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Rekomendasi nanti disidangkan Mahkamah Konstitusi, jika setuju, dikembalikan ke DPR. Jika DPR setuju, hasilnya dibawa ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dibahas terakhir kalinya.
Penyebabnya karena Demokrat merupakan fraksi terbesar di parlemen dengan jumlah anggota terbanyak. Dan selama ini, Fraksi Demokrat selalu solid.

"Satu faktor itu saja dapat dengan mudah menutup peluang bagi digolkannya hak menyatakan pendapat," kata Yudi. dalam diskusi 'Tuntaskan Kejahatan Terencana Korupsi Bank Century ke Ranah Hukum' di JMC, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu 18 April 2010.

Peluang Hak itu bisa digolkan adalah apabila UU yang mengatur tentang hak itu diubah melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. "Prasyarat ideal untuk mengajukan hak menyatakan pendapat ialah disetujui oleh 2/3 anggota DPR, bukan 3/4," kata Yudi.

Hinga saat ini pun, baru 5 politisi meneken usul Hak Menyatakan Pendapat ini. Untuk bisa menjadi usulan resmi masuk dalam rapat paripurna DPR, butuh 25 tanda tangan politisi.

Friday, April 16, 2010

Selasa 20 April, Susno Duadji Diperiksa


Komjen Susno Duadji akan diperiksa Tim independent sebagai saksi terkait perkara makelar pajak Gayus Tambunan hari Selasa (20/4/2010). Susno Duadji akan dikonfrontir dengan tersangka Sjahril Djohan.

"Pak Susno Duadji dipanggil hari Selasa depan," demikian yang diumumkan oleh Waka Divisi Humas Polri Kombes Zainuri Lubis, Jumat (16/4/2010).
Kombes Zainuri lebih lanjut mengatakan, pihaknya (Mabes POLRI) melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan kepada Komjen Susno Duadji hari ini (jum'at). Susno akan digonfrontir dengan Sjahril Djohan perihal perbedaan keterangan di antara mereka berdua, Susno Duadji ada kemungkinan juga akan dikonfrontasi dengan tersangka lain yang terlibat praktik mafia kasus.

Mantan diplomat Sjahril Djohan sewaktu diperiksa oleh penyidik mengatakan, ia telah menjanjikan sesuatu kepada Susno Duadji ketika masih menjabat Kabareskrim. Sjahril Djohan lalu dijadikan tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang.

Sementara 7 tersangka lain yang terlibat adalah Gayus Tambunan (pegawai pajak), Haposan Hutagalung (pengacara), Andi Kosasih, Lambertus,Alif Kuntjoro, AKP Sri Sumartini, dan Kompol Arafat.