Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda pembentukan dan pengesahan tim pengawas tindak lanjut kasus Century yang semula akan digelar Selasa (20/4/2010) pagi ini batal. Pasalnya, banyak fraksi yang belum menyerahkan nama-nama utusannya. Namun, sejumlah partai sebenarnya sudah menyimpan nama-nama.
Demokrat yang memiliki jatah delapan kursi menyimpan nama Anas Urbaningrum, Ruhut Sitompul, Achsanul Qosasi, Benny K Harman, Gondo Radityo Gambiro, Agus Hermanto, I Wayan Gunarsa, dan Yahya Sacawiria.
Sementara itu, nama-nama yang disebut akan mengisi jatah enam kursi milik Golkar adalah Ade Komaruddin, Agun Gunanjar, Bambang Susatyo, Azis Syamsuddin, Idrus Marham, dan Melkias Markus Mekeng.
Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, fraksinya yang memperoleh jatah lima kursi akan menempatkan Sidharto, Trimedya Panjaitan, Gayus Lumbuun, Ganjar Pranowo, dan Hendrawan Supratignyo.
Fraksi PKB kabarnya akan menempatkan Nur Yasin dan Imam Nahrawi, sedangkan nama Aditya Mufti Arifin disebut-sebut akan menjadi utusan Fraksi PPP. Sementara itu, PAN, PKS, Hanura, dan Gerindra belum diketahui.
Sebagai fraksi yang menempatkan diri sebagai oposan, PDI-P mengharapkan kasus Century dapat didorong sebagai prioritas kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, sedangkan Polri dipersilakan untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendiri. "Nilai skandal Century cukup besar, harusnya jadi prioritas target kerja," tuturnya.
Showing posts with label Skandal bank Century. Show all posts
Showing posts with label Skandal bank Century. Show all posts
Monday, April 19, 2010
Sunday, April 18, 2010
Skandal Bank Century:"Hak Menyatakan Pendapat Pasti Kandas"
Yudi Latif (Pengamat politik), Hak Menyatakan Pendapat sulit untuk direalisasikan. Sebeb pengusung dipastikan akan mengalami kesulitan mencari tanda tangan dukungan dari Fraksi-fraksi."Mengusung Hak Menyatakan Pendapat itu memang tidak sulit dan target bisa tercapai, tnamun untuk bias mengegolkannya, peluang yang dimiliki sangat sedikit," tandas Yudi Latif.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak yang bisa berujung rekomendasi pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden. Rekomendasi nanti disidangkan Mahkamah Konstitusi, jika setuju, dikembalikan ke DPR. Jika DPR setuju, hasilnya dibawa ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dibahas terakhir kalinya.
Penyebabnya karena Demokrat merupakan fraksi terbesar di parlemen dengan jumlah anggota terbanyak. Dan selama ini, Fraksi Demokrat selalu solid.
"Satu faktor itu saja dapat dengan mudah menutup peluang bagi digolkannya hak menyatakan pendapat," kata Yudi. dalam diskusi 'Tuntaskan Kejahatan Terencana Korupsi Bank Century ke Ranah Hukum' di JMC, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu 18 April 2010.
Peluang Hak itu bisa digolkan adalah apabila UU yang mengatur tentang hak itu diubah melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. "Prasyarat ideal untuk mengajukan hak menyatakan pendapat ialah disetujui oleh 2/3 anggota DPR, bukan 3/4," kata Yudi.
Hinga saat ini pun, baru 5 politisi meneken usul Hak Menyatakan Pendapat ini. Untuk bisa menjadi usulan resmi masuk dalam rapat paripurna DPR, butuh 25 tanda tangan politisi.
Tuesday, April 13, 2010
F-PDIP Menyatakan Tolak Sri Mulyani di DPR!
Fraksi PDIP menyatakan pihaknya secara resmi telah menolak kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewakili pemerintah dalam setiap sidang demikian pernyataan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Tjahjo Kumolo . "Pimpinan Fraksi sudah mengirim memo kepada Ketua Kelompok Fraksi (XI) PDIP DPR dan Kelompok Fraksi Badan Anggaran mengenai hal tersebut," katanya di Jakarta, Rabu (14/4).
Lebih lanjut Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak ada kompromi untuk Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah. Kehadiran Sri Mulyani, katanya, dapat digantikan oleh Menko Perekonomian atau Menkeu Ad Interim. "Kalau toh Sri Mulyani hadir, posisinya hanya mendampingi saja dan tidak menyampaikan materi atas nama pemerintah," ujarnya menegaskan.
Dia menambahkan, sikap itu terkait konsistensi terhadap keputusan paripurna DPR perihal hasil angket skandal Bank Century sampai proses hukumnya selesai.
Lebih lanjut Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak ada kompromi untuk Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah. Kehadiran Sri Mulyani, katanya, dapat digantikan oleh Menko Perekonomian atau Menkeu Ad Interim. "Kalau toh Sri Mulyani hadir, posisinya hanya mendampingi saja dan tidak menyampaikan materi atas nama pemerintah," ujarnya menegaskan.
Dia menambahkan, sikap itu terkait konsistensi terhadap keputusan paripurna DPR perihal hasil angket skandal Bank Century sampai proses hukumnya selesai.
Subscribe to:
Posts (Atom)